
IPM Cianjur memang naik pada 2025. Namun kenaikan itu belum cukup. Politik daerah harus bergeser dari seremonial dan proyek jangka pendek menuju pembangunan manusia yakni pendidikan, kesehatan, daya beli, produktivitas, dan kesempatan yang lebih adil.
Sebuah catatan dan opini pribadi yang menjadi komitmen kami untuk Cianjur.
Ada saatnya politik daerah perlu berhenti sejenak dari kebisingan rutinnya, lalu bertanya dengan lebih jujur. Untuk siapa sesungguhnya pembangunan itu dijalankan?
Apakah pembangunan cukup dinilai dari apa yang tampak di permukaan jalan yang dibeton, gedung yang diresmikan, agenda yang dipadati seremoni atau justru harus diukur dari sesuatu yang lebih mendasar dan lebih bermakna. Apakah manusia di daerah ini sungguh menjadi lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, dan lebih berdaya?
Pertanyaan itu terasa sederhana, tetapi di situlah letak inti dari seluruh persoalan. Sebab terlalu sering politik daerah terjebak pada kecenderungan untuk merayakan aktivitas, bukan hasil; merawat citra, bukan kualitas; menghitung proyek, tetapi lupa mengukur perubahan hidup warga.
Dalam konteks itulah saya memandang bahwa arah pembangunan Cianjur harus dibaca dengan kacamata yang lebih substantif. Kita perlu melihat bukan hanya seberapa besar daerah ini bergerak, melainkan juga sejauh mana gerak itu mengangkat martabat manusianya.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur pada 2025 mencapai 69,84, naik 0,95 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 68,89.
Ini tentu kabar baik. Artinya ada kemajuan. Artinya ada gerak. Artinya pembangunan manusia di Cianjur tidak stagnan.
Tetapi saya ingin mengatakan ini dengan jujur bahwa kenaikan itu patut diapresiasi, namun belum cukup untuk membuat kita cepat puas.

Sebab pada saat yang sama, IPM Jawa Barat tahun 2025 sudah mencapai 75,90, sementara Cianjur menjadi daerah dengan IPM terendah di Jawa Barat dan satu-satunya yang masih berada pada kategori “sedang”.
Dengan kata lain, kita memang bergerak naik, tetapi kita masih tertinggal.
Di sinilah menurut saya politik daerah harus berhenti sekadar menjadi arena rebutan posisi, rebutan panggung, dan rebutan klaim. Politik daerah harus kembali menjadi alat untuk mempercepat kualitas hidup manusia.
Saya tidak anti infrastruktur. Jalan penting. Irigasi penting. Bangunan publik penting. Konektivitas penting.
Tetapi kita juga harus berani mengatakan bahwa pembangunan fisik tanpa pembangunan manusia hanya akan menghasilkan kemajuan yang tampak di permukaan, tetapi rapuh di fondasi.

Apa artinya gedung berdiri jika anak-anak kita masih tertinggal dalam kualitas pendidikan?
Apa artinya jalan bagus jika masyarakat masih sulit naik kelas secara ekonomi?
Apa artinya agenda pemerintahan terlihat sibuk jika daya hidup rakyat bergerak terlalu lambat?
Bagi saya, ukuran paling jujur dari pembangunan daerah bukan hanya apa yang diresmikan, tetapi apa yang benar-benar mengubah kapasitas hidup masyarakat.
Dan karena itu, IPM menjadi penting. Bukan karena ia sekadar angka statistik, tetapi karena ia memaksa kita melihat pembangunan secara utuh termasuk pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Kalau kita cermati lebih dalam, data IPM Cianjur 2025 sebenarnya mengirim pesan yang sangat jelas.

Dari sisi pendidikan, ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 12,04 tahun menjadi 12,31 tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 7,33 tahun menjadi 7,62 tahun.
Namun dari sisi lain, kita juga melihat alarm yang tidak boleh diabaikan. Umur Harapan Hidup (UHH) naik menjadi 75,05 tahun, tetapi laju kenaikannya masih relatif rendah.
Sementara itu, pengeluaran riil per kapita hanya tumbuh 1,63 persen. Artinya, pendidikan mulai menunjukkan akselerasi, tetapi dimensi kesehatan dan kesejahteraan masih membutuhkan perhatian lebih serius.
Di sinilah saya melihat satu hal yakni masalah utama kita bukan semata kurang bergerak, tetapi belum cukup terarah.
Saya tertarik dengan gagasan salah satu tokoh pendidik dengan influence besar (Ferry) bahwa pemerintah harus hadir sebagai katalis mempercepat, menghubungkan, memicu, dan membuka jalan.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat membagikan bantuan atau meresmikan program, tetapi harus benar-benar mendorong kualitas manusia.
Dengan kata lain, pembangunan daerah harus bertumpu pada lima hal besar:
1. Pendidikan yang membuat warga naik kelas
2. Kesehatan yang hadir lebih dekat
3. Ekonomi rakyat yang memberi nilai tambah
4. Anggaran yang lebih tajam
5. Kebijakan berbasis data
Pertumbuhan ekonomi Cianjur mencapai 5,16 persen pada 2023.
Namun pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan.
Karena rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan semata.
Rakyat hidup dari:
Masyarakat hari ini tidak hanya menunggu janji. Mereka menunggu arah.
Dan bagi saya, arah itu jelas bahwa pembangunan manusia harus menjadi pusat dari politik daerah.
Bukan berarti kita menolak pembangunan fisik.
Tetapi semua itu harus kembali pada satu pertanyaan:
Apakah manusia Cianjur ikut tumbuh bersama pembangunan itu?
Saya percaya Cianjur punya potensi besar.
Namun potensi tidak akan menjadi lompatan tanpa arah yang jelas.
Sudah waktunya kita berhenti melihat pembangunan sebagai daftar proyek.
Sudah waktunya kita melihat pembangunan sebagai ikhtiar membesarkan manusia.
Dan jika politik ingin kembali dipercaya, maka ia harus hadir di sana:
Karena pada akhirnya, daerah yang maju bukanlah yang paling sibuk membangun.
Tetapi yang warganya benar-benar merasakan kemajuan dalam hidup mereka, memang selayaknya seperti itu bukan? Terimakasih!
Bagikan Artikel